PARUNG PANJANG BOGOR, mediasinarpagigroup.com – Dalam Permendikbud No.6 tahun 2021 tentang Juknis Pengunaan Dana Biaya Operasioanl Sekolah salah satunya yaitu “ prinsip transparansi dimana penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah,” “ , namun di SMP Negeri 1 Parung Panjang prinsip tersebut sepertinya diabaikan Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dana BOS, sebab saat wartawan media ini, Selasa (16/11) ke sekolah tersebut yang mana Kepala Sekolahnya tidak ada dan salah satu Guru mengatakan bahwa Papan Pengumuman Dana BOS ada tapi di ruang Kepala Sekolah sementara kuncinya tidak ada pada Guru tegas nya, tentu publik tidak bisa mengaksesnya.
Wartawan media ini menyerahkan surat konfirmasi secara tertulis ke salah satu Guru di SMP Negeri 1 Parung Panjang Kabupaten Bogor, selanjutnya adapun hal – hal ynga dikonfirmasi oleh media ini antara lain :
- Berdasarkan pengaduan serta hasil investigasi Kami terkait dengan pengunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang mana kwitansi atau bukti pembelian barang habis pakai tahun 2021 yang Bapak Bapak / Ibu lakukan dibuat Mark Up ? ( modusnya bahwa kwitansi atau bukti pembelian tersebut di tulis oleh Bapak / Ibu sementara pihak Toko atau tempat pembelian barang tersebut telah menstempelnya ). Bagaimana tanggapan Bapak / Ibu ?
- Bahwa sebagaimana Juklak – juknis penggunaan Dana BOS tahun 2021 yang diatur dalam Permendikbud No : 6 tahun 2021 di uraikan terkait dengan Tim BOS Sekolah, apakah Sekolah yang bapak Ibu Pimpin sudah buat Tim BOS Sekolah, lalu kalau sudah coba Bapak / Ibu tunjukkan atau mohon diberikan foocopi SK Tim Bos Sekolah nya, siapakah nama perwakilan orangtua murid yang tidak tergabung dalam Komite Sokolah mewakili di Tim BOS sekolah tersebut ?
- Sebagaimana Permendikbud No.6 Tahun 2021 ada 12 Komponen pengunaan dana BOS, tahun 2021 berapakah jumlah anggaran yang digunakan untuk baiaya perawatan sekolah dan pembelian buku untuk disimpan di Perpustkaan ?
- Sudah berapa tahunkan Bapak / Ibu menjabat sebagai Kepala Sekolah, lalu di sekolah ini sudah menjabat berapa tahun, berikutnya prestasi apa – apa saja yang diraih oleh sekolah ini selama Bapak / Ibu menjabat sebagai Kepala Sekolah ?
- Terkait dengan kendala atau masalah yang dihadapi oleh Bapak / Ibu untuk memajukan sekolah ini atau dunia pendidikan di Provinsi Banten, coba Bapak / Ibu terangkan ?
Berdasarkan Website Kemendikbud bahwa adapun Kepala SMPN 1 Parung Panjang yaitu Jajang Muhyadi, Jumlah Siswa/i Tahun 2021, LK : 464 PR : 552 atau keseluruhan yaitu 1.016 Siswa/i, Jumlah Guru sebanyak 38, berangkat dari hal tersebut perkiraan dana BOS Reguler diterima oleh SMPN 1 Parung Panjang pada tahun 2021 yaitu sekitar Rp.1.117.600.000,-.
Dalam Permendikbud No.6 tahun 2021 tentang Juknis Penggunaan Dana BOS ada 12 Komponen dana BOS tersebut bisa digunakan, lalu pada Pasal 20 ayat (1) menjelaskan “ Dalam pengelolaan dana BOS Reguler kepala sekolah harus membentuk Tim BOS sekolah artinya Kepsek harus buat Surat Keputusan terkait siapa – siapa saja yang terlibat atau ada dalam Tim BOS Sekolah tersebut, adapun pihak – pihak yang di ikutkan dalam Tim Bos Sekolah sebagaimana aturan yang ada antara lain : 1 orang dari unsur Guru, 1 Orang dari unsur Komite Sekolah, 1 Orang dari unsur Orangtua Murid/wali peserta didik diluar Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredebilitas dan tidak memilki konflik kepentingan, hal tersebut dikatakan oleh Edi Antoni Ginting,SH selaku Tim Hukum yang ada di media ini, Selasa (16/11/2021).
Ditambahkan Edi, pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Prinsip pertama fleksibilitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah. Efektivitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Efisiensi, dimana penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal, selanjutnya prinsip akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan, paparnya.
Berangkat dari hal itu bila Kepala Sekolah tidak mengumumkan penggunaan dana BOS maka dapat Kami sebut tindakan itu merupakan perbuatan melawan hukum sebab jelas dalam Permendikbud No.6 tahun 2021, adanya prinsip tranparansi, kalau papan dana BOS tidak ada atau ada tapi keteranganya tahun – tahun sebelumnya maka itu juga disebut PMH, dan dapat Kami duga pihak sekolah sengaja menutup – nutupi penggunaan dana BOS yang ada, artinya kalau ditutup – tutupi maka pasti ada sesuatu hal yang tidak ingin diketahui oleh publik, untuk itu Kami selaku Praktisi Hukum yang ada di Kabupaten Bogor dalam waktu dekat akan melaporkan Kepala Seolah tersebut ke Unit Tipikor Polres Kabupaten Bogor serta ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor agar APH tersebut melakukan fungsinya dalam penegakan hukum, bila benar ada kerugian negara maka sudah selayaknya mereka di masukkan saja kepenjara, tegas Edi.(Darles/Dara/Tim)
