Subang | mediasinarpagigroup.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IV komisi XI Dapil Jabar H Zulkifly Chaniago, menyatakan infrastruktur jalan khususnya jalan yang menjadi kewenangan provinsi Jawa Barat yaitu dari jalan cagak sampai kota Subang dan sampai ke Pamanukan bahkan LSM yang demo juga sudah kita coper kita akomodir dan sudah ada tindakan dari pihak dinas bina marga provinsi.
Alhamdulillah sebelum tambakdahan sudah kita bicarakan semua termasuk ini juga tadi saya sudah telepon kepala dinas Pak Bambang saya telepon ada masukan dari kepala desa tambak mekar tadi supaya memperhatikan drainase yang selalu banjir meluap airnya karena kan banyak penyumbatan.intinya kepala desa beliau yang berwenang beliau yang bertanggung jawab sebagai laksanakan.
Saya hanya menyarankan harus ada koordinasi antara dinas ESDM yang membidangi pertambangan dinas perhubungan yang mengatur lalu lintas jalan.pihak kepolisian kita kan tidak punya jembatan timbang di sini tapi minimal harus tahu ini melebihi tonasi atau tidak semua proyek sama mau dia proyek negara mau nggak ada batas-batasnya kalau yang namanya ketentuan konstruksi tidak melebihi beban sekalian laksanakan kalau tidak runtuh sangksi itu harusnya ada ini kan menyangkut menjaga infrastruktur, yang kita bangun pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat beraktifitas antara wilayah itu kan jelas kalau jalan rusak kan kasihan yang menggunakannya kan dia membayarkan pajak kendaraan bermotornya, proyek apapun tetap saja masalah fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan masyarakat itu jangan terganggu silakan membuat proyek-proyek apapun asal masyarakat dilayani dengan baik.intinya mari kita sama-sama menjaga fasilitas yang kita miliki supaya bisa bermanfaat bagi semua dan bermanfaat untuk semuanya.
Kalau saya melihat ada orang ya kira-kira jalan membawa sesuatu kendaraan melebihi tonase nya saya minimal mengingatkan awas kalau saya mengingatkan dia syukur-syukur aparat yang menegurnya kalau aparat tidak minimal kita yang mengingatkan Pak jangan kayak gini nanti kalau terjadi kecelakaan bagaimana.
Infrastruktur di Subang cukup baik saya kira banyak yang kita perhatikan di komisi IV kondisi infrastruktur Subang yang boleh dikatakan kabupaten koneksi jadi konifitas penyangga semuanya mengambil alternatif di Subang jalan provinsi masyarakat tidak tahu ini jalan kewenangan siapa yang masyarakat tahu jalannya bagus silakan saja aparat yang berkepentingan kebutuhan masyarakat jangan terganggu masyarakat membayar pajak kendaraan terbesar sedangkan jalan masyarakat masih kurang bagus kan yang bayar pajak masyarakat lho kok begini jalannya.
Ini salah satu pemikiran saya kalau memang dimungkinkan kenapa tidak kita mendahulukan apa sangat di dibutuhkan jadi istilahnya dalam penyusunan anggaran itu prioritas ada rencana kerja berdasarkan rencana umum KUHPP kebijakan umum anggaran berdasarkan perencanaan kerja dibuat yang mana yang lebih diprioritaskan.
Kalau ternyata dia butuh belum prioritas ya di pending dulu yang lebih utama yang prioritas seperti contoh pandemi kemarin yang prioritasnya apa menangani pandemi ya contoh yang langsung kita sudah susun kebijakan umum dan APBD-nya begitu ada pandemi langsung refo kusing namanya Bokir sama aja untuk memperhatikan dapil dapil seperti ini kita perhatian nggak mungkin di sini semua akan menyebar ujarnya.(Agus J)
