Jakarta | mediasinarpagigroup.com – Tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga sudah dikondisikan sedemikian rupa saat melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal ini terjadi setelah tim auditor BPK perwakilan Jawa Barat menerima suap senilai Rp 1,9 miliar dari Bupati Bogor Ade Yasin melalui orang kepercayaannya. Meski demikian, auditor BPK sempat menemukan adanya kejanggalan dalam proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakan Sari. Nilai proyeknya pun cukup besar, yakni Rp 94,6 miliar.
“Adapun temuan fakta Tim Audit ada di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda–Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Kamis (27/4/2022) dini hari. Firli tidak menjelaskan lebih lanjut soal keterkaitan temuan ini dengan suap yang diberikan terhadap tim auditor BPK itu. Dia hanya mengungkapkan bahwa sejak awal, Anthon Merdiansyah selaku Kasub Auditorat Jabar III BPK Jawa Barat sudah mengatur tim yang akan melakukan audit. Tim itu juga diperintahkan hanya akan mengaudit SKPD tertentu, tidak semuanya.
Hal ini dilakukan agar tidak ada laporan keuangan yang jelek sehingga bisa menggagalkan keiginan Bupati Bogor Ade Yasin untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). KPK mengungkap adanya uang pelicin di balik audit yang dilakukan tim BPK diserahkan rutin oleh orang kepercayaan Ade Yasin setiap minggunya. “Ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY melalui IA dan MA pada Tim Pemeriksa, di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar,” kata Firli.
Proyek peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan PT Lambok Ulina senilai Rp94 miliar diduga tidak sesuai dengan tak sesuai spesifikasi teknis atau RAB. Hal ini nampak dari foto-foto yang beredar diantaranya adanya pekerjaan pembuatan lantai kerja untuk penempatan udit diduga dikerjakan saat air masih menggenangi dan diduga ada yang dilakukan tanpa pemadatan atau pengecoran lantainya.
Beberap media pada tahun 2021 memberitakan termasuk media ini, kalau ada pengerjaan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda -Pakansari yang diduga tidak sesuai spek/RAB. “Setelah dilakukan pengecekan ada beberapa titik diantaranya ada yang diduga tidak dicor atau disemen terlebih dahulu namun langsung ditaruh uditnya,” kata sumber dilapngan. Dengan begini, bisa mempengaruhi kekuatan konstruksi itu sendiri.
Dinas PUPR harus mengawasi dengan ketat mega proyek ini agar kualitas pengerjaannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. “Dengan adanya temuan seperti ini harus ada tindakan nyata dari Dinas PUPR untuk menegur atau menyetop pekerjaan tersebut hingga kontraktor melakukan pekerjaanya sesuai spesifikasi teknis,” namun itu tidak dilakukan oleh KPA , PPTK dan PPK demikian juga konsultan pengawasnya.
Menurut pihak terkait pada saat itu, “Kami ada pengawas dan dari dokumentasi pengawas semuanya menggunakan lantai kerja. Bisa dicek kok,” kata oknum. Menurut dia, memang sebelumnya ada info kalau ada beberapa titik di proyek tersebut yang tidak dipadatkan. Tapi menurut pengawas di lapangan semuanya sudah dilakukan pemadatkan sesuai prosedur.
“Konsultan pengawas selalu mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan walaupun pekerjaan dilakukan saat malam hari. Secara rill kami punya data kalau proses pemadatan sudah dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya, faktanya Rabu pagi (27/4) KPK OTT Ade Yasin selaku Bupati Bogor karena proyek jalan tersebut.
Johanes Barus,SH selaku aktivis LBH mengatakan, seharusnya APH selain KPK harus cepat merespon apa isi konferensi pers KPK terkait kronologis tertangkapnya Ade Yasin yaitu karena proyek jalan Kandang Roda – Pakan Sari yang nilainya lebih Rp.90 M, maksud kami segera lakukan penyelidikan, panggil KPA, PPTK, PPK dan Konsultan Pengawas berikut Rekanan yang mengerjakan proyek jalan yang nilainya pantastis tersebut, jangan berhenti hanya penangkapan Bupati dan 2 orang pejabat bagian Keuangan di Pemkab Bogor, tapi seret semua yang terlibat dalam proyek pantastis tersebut, ujar Johanes.(Aditia/Red)
