Sumut | mediasinarpagigroup.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerekan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi demo di gedung DPRD Tapanuli Utara, terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dan minyak goreng di Taput. Selain harga dinilai mahal, juga sulit ditemukan dipasaran, Senin (28/3/2022).
Dalam aksi demo itu, terungkap penyaluran pupuk 9 juta ton untuk 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), saat anggota DPRD Tapanuli Utara menjawab tuntutan aksi unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Gedung DPRD Tapanuli Utara.
Mahasiswa GMNI itu menyampaikan tiga poin tuntutan aspirasi yang urgen diatasi saat ini karena merupakan kebutuhan primer masyarakat.
Ketiga poin aspirasi yang mereka sampaikan ke DPRD yakni, 1. Langkanya pupuk bersubsidi di daerah Taput. 2. Menuntut agar oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk bersubsidi, ditunda tegas dan yang ke 3. Kelangkaan minyak goreng dan harganya yang tidak wajar.
Ketua komisi B DPRD Taput, Mangoloi Pardede yang membidangi Pertanian menjawab tuntutan mahasiswa mengatakan, pihaknya sudah langsung ke Kementerian untuk menindaklanjuti masalah kelangkaan pupuk tersebut.
“Pada tanggal 23 November tahun 2021, kita sudah langsung ke Kementerian untuk menindaklanjuti masalah kebutuhan pupuk. Terutama kebutuhan pupuk untuk padi sawah,” kata Mangoloi Pardede.
Dan tanggal 22 Maret tahun 2022kata Mangoloi, Komisi B DPRD Taput menindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Dalam hal ini Pupuk produk Iskandar Muda dan Petro Kimia. Dari situ diketahui bahwa pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara ada sekitar 25 juta ton untuk 33 Kabupaten/Kota. Namun yang bisa terealisasi hanya sekitar 9 juta ton.
“Jadi dari 25 juta ton yang diajukan terealisasi menjadi 9 juta ton. Otomatis pupuk bersubsidi agak langka,” terang Mangoloi.
Sedangkan mengenai oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk bersubsidi, Mangoloi mengatakan sejauh ini belum ada ditemukan oknum yang bermain curang. Dan untuk tuntutan no 3, Ketua komisi B tersebut menyebut, masalah tersebut merupakan masalah nasional. Sementara itu Frimus Nababan selaku koordinator aksi demo sekaligus Ketua GMNI Taput menyebutkan kelangkaan pupuk bersubsidi diakibatkan kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung kepentingan masyarakat. Sehingga kesempatan itu digunakan oknum-oknum bermain curang untuk mengambil keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat petani.
“Secara khusus pada saat ini, di desa yang kami bina, kelompok tani mengadu, mereka mendapat RDKK atau lembar hasil dari pupuk yang mereka terima. Sedangkan pendataan yang datang dari mereka terima,” ujar Frimus.
Dia juga menyinggung ketidak loyalan pekerjaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)di setiap desa yang ada di Tapanuli Utara, atas dasar itulah ada dugaan adanya oknum-oknum yang bermain curang dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Di akhir orasinya para mahasiswa memberi batas waktu 3 minggu kepada DPRD Taput, agar ke tiga tuntutan itu diselesaikan dan apabila dalam tiga minggu tidak dapat diselesaikan maka mereka akan untuk rasa kembali dengan massa yang lebih banyak lagi. Pihak DPRD menampung aspirasi tersebut, untuk ditindaklanjuti ke pihak-pihak terkait.(H.M .P/S.S Panggabean)
